.jpg)
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa rencananya akan dinaikkan pada 2009 mendatang. Untuk siswa SMP BOS naik dari Rp 29 ribu menjadi Rp 50 ribu per siswa. Sosialisasi tentang rencana kenaikan itu digelar di Kota Batu bersama dengan bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu. Kenaikan anggaran BOS tersebut diharapkan bisa menjanjikan pendidikan gratis, khususnya hingga jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun.
Keinginan mewujudkan pendidikan gratis ini juga sudah menjadi angan-angan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang, Dr HM Shofwan SH MSi. Hanya saja, menurutnya, gratis tetap berlaku untuk yang miskin. Sementara yang mampu, diharapkan tetap memberikan partisipasinya kepada pendidikan.
“Yang perlu diingat, kebutuhan tiap sekolah berbeda, terutama yang sudah berstandar internasional dan berstandar nasional. Jadi gratis 100 persen masih sulit diwujudkan, tapi harapan saya dengan BOS yang meningkat, maka semakin banyak yang bisa digratiskan. Terutama yang miskin harus dilindungi,” tegasnya.
Harapan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo terkait pendidikan gratis di SD dan SMP ini, menurut beberapa kepala sekolah memang sulit diwujudkan.
Di Kota Malang, untuk mematok gratis secara menyeluruh di tingkatan wajib belajar, sepertinya mustahil diwujudkan. Pasalnya, kini hampir semua SMP di Kota Malang sudah berstandar nasional (SSN). Artinya, kebutuhan yang ada di sekolah belum cukup jika hanya dipenuhi dari BOS Rp 50 ribu saja. Buktinya, di SMPN 18 Malang yang sudah dua tahun ini menyandang status SSN. Di sana, kebutuhan operasional per bulan per siswa dipatok di atas Rp 50 ribu. Kisarannya antara Rp 60-70 ribu. Kalau dikurangi dana BOS yang Rp 50 ribu saja, siswa jelas masih dikenai kewajiban membayar Rp 20 ribu an per bulan.
“Kami menghitung kebutuhan operasional ini berdasarkan pengeluaran per bulan. Yang terbesar terus terang saja untuk gaji guru tidak tetap (GTT). Sehingga menurut hitungan per siswa rata-rata dikenai sebesar itu,” ungkap Kepala SMPN 18 Malang, Waris Santoso.
Itupun kata Waris, tahun ini sudah ada pengurangan dana untuk insentif guru. Misalnya untuk kegiatan ekstra, kalau dulu ada uang transport sekarang dihapuskan. Sebab, sertifikasi guru sudah memberikan jaminan gaji yang berlebih untuk para guru. Sehingga jika harus mengeluarkan uang untuk transportasi saja tentunya tidak terlalu memberatkan. Soal sarana prasarana, kata Waris, kini SMPN 18 Malang sudah tergolong lengkap dengan IT. Hanya saja masih perlu ada penambahan. Itu tentu membutuhkan biaya yang diharapkan bisa tercukupi dari BOS. Kalau ada kekurangan, tentu harus ditanggung bersama dengan masyarakat.
Tak jauh beda dengan SMPN 18 Malang, SMPN 1 Malang yang sudah bertaraf internasional (SBI) juga tidak mungkin menggratiskan dana pendidikan untuk siswanya. Sebab di sekolah ini, untuk siswa SBI, SPP nya sudah mencapai Rp 150 ribu. Ini berdasarkan keputusan SK Wali Kota Malang 2006 yang berlaku hingga sekarang. Jika dihitung kasar dengan BOS yang Rp 50 ribu tentu siswa masih harus membayar Rp 100 ribu.
“Kami menghitungnya tidak langsung dikurangi BOS begitu, tapi kami hitung dulu berapa kebutuhan tahun ini, lantas dikurangi pemasukan dari BOS. Jadi saya belum bisa memutuskan apakah dengan adanya peningkatan dana BOS, maka pendidikan bisa gratis,” ungkap Kepala SMPN 1 Malang, Drs Burhanuddin M.Pd.
Pria ramah ini menegaskan, secara logika, jika ada penambahan pada pendapatan, memang otomatis mengurangi beban pembiayaan. Artinya, beban masyarakat bisa berkurang. Tapi masalahnya, di sekolah ada banyak siswa yang harus membayar nol rupiah karena memang tidak mampu, jika jumlah siswa nol rupiah besar, otomatis siswa yang lain yang akan menanggung beban itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan, siswa yang orangtuanya mampu tetap dikenai biaya tinggi. (oci/udi)
(Lailatul Rosida/malangpost)
Sumber :
http://malangraya.web.id/2008/11/10/2009-bos-smp-naik-menjadi-rp-50-ribu/
Keinginan mewujudkan pendidikan gratis ini juga sudah menjadi angan-angan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang, Dr HM Shofwan SH MSi. Hanya saja, menurutnya, gratis tetap berlaku untuk yang miskin. Sementara yang mampu, diharapkan tetap memberikan partisipasinya kepada pendidikan.
“Yang perlu diingat, kebutuhan tiap sekolah berbeda, terutama yang sudah berstandar internasional dan berstandar nasional. Jadi gratis 100 persen masih sulit diwujudkan, tapi harapan saya dengan BOS yang meningkat, maka semakin banyak yang bisa digratiskan. Terutama yang miskin harus dilindungi,” tegasnya.
Harapan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo terkait pendidikan gratis di SD dan SMP ini, menurut beberapa kepala sekolah memang sulit diwujudkan.
Di Kota Malang, untuk mematok gratis secara menyeluruh di tingkatan wajib belajar, sepertinya mustahil diwujudkan. Pasalnya, kini hampir semua SMP di Kota Malang sudah berstandar nasional (SSN). Artinya, kebutuhan yang ada di sekolah belum cukup jika hanya dipenuhi dari BOS Rp 50 ribu saja. Buktinya, di SMPN 18 Malang yang sudah dua tahun ini menyandang status SSN. Di sana, kebutuhan operasional per bulan per siswa dipatok di atas Rp 50 ribu. Kisarannya antara Rp 60-70 ribu. Kalau dikurangi dana BOS yang Rp 50 ribu saja, siswa jelas masih dikenai kewajiban membayar Rp 20 ribu an per bulan.
“Kami menghitung kebutuhan operasional ini berdasarkan pengeluaran per bulan. Yang terbesar terus terang saja untuk gaji guru tidak tetap (GTT). Sehingga menurut hitungan per siswa rata-rata dikenai sebesar itu,” ungkap Kepala SMPN 18 Malang, Waris Santoso.
Itupun kata Waris, tahun ini sudah ada pengurangan dana untuk insentif guru. Misalnya untuk kegiatan ekstra, kalau dulu ada uang transport sekarang dihapuskan. Sebab, sertifikasi guru sudah memberikan jaminan gaji yang berlebih untuk para guru. Sehingga jika harus mengeluarkan uang untuk transportasi saja tentunya tidak terlalu memberatkan. Soal sarana prasarana, kata Waris, kini SMPN 18 Malang sudah tergolong lengkap dengan IT. Hanya saja masih perlu ada penambahan. Itu tentu membutuhkan biaya yang diharapkan bisa tercukupi dari BOS. Kalau ada kekurangan, tentu harus ditanggung bersama dengan masyarakat.
Tak jauh beda dengan SMPN 18 Malang, SMPN 1 Malang yang sudah bertaraf internasional (SBI) juga tidak mungkin menggratiskan dana pendidikan untuk siswanya. Sebab di sekolah ini, untuk siswa SBI, SPP nya sudah mencapai Rp 150 ribu. Ini berdasarkan keputusan SK Wali Kota Malang 2006 yang berlaku hingga sekarang. Jika dihitung kasar dengan BOS yang Rp 50 ribu tentu siswa masih harus membayar Rp 100 ribu.
“Kami menghitungnya tidak langsung dikurangi BOS begitu, tapi kami hitung dulu berapa kebutuhan tahun ini, lantas dikurangi pemasukan dari BOS. Jadi saya belum bisa memutuskan apakah dengan adanya peningkatan dana BOS, maka pendidikan bisa gratis,” ungkap Kepala SMPN 1 Malang, Drs Burhanuddin M.Pd.
Pria ramah ini menegaskan, secara logika, jika ada penambahan pada pendapatan, memang otomatis mengurangi beban pembiayaan. Artinya, beban masyarakat bisa berkurang. Tapi masalahnya, di sekolah ada banyak siswa yang harus membayar nol rupiah karena memang tidak mampu, jika jumlah siswa nol rupiah besar, otomatis siswa yang lain yang akan menanggung beban itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan, siswa yang orangtuanya mampu tetap dikenai biaya tinggi. (oci/udi)
(Lailatul Rosida/malangpost)
Sumber :
http://malangraya.web.id/2008/11/10/2009-bos-smp-naik-menjadi-rp-50-ribu/
0 komentar:
Posting Komentar
Leave a comment here...