.jpg)
Sekolah Inklusi Terus Mendapat Perhatian
Selasa, 29 April 2008 | 11:45 WIB
Oleh Agni Rahadyanti
YOGYAKARTA, KOMPAS – Meskipun perhatian pemerintah terhadap sekolah inklusi meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terbatasnya guru pendamping khusus atau GPK masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah inklusi. Padahal, idealnya siswa berkebutuhan khusus mendapat pendampingan intensif dari GPK.
Sekolah inklusi swasta umumnya masih bergantung pada GPK pemerintah yang karena keterbatasan jumlah tidak dapat mendampingi siswa secara penuh. Di SMA Pembangunan Yogyakarta, misalnya, hanya ada satu GPK pemerintah untuk melayani 26 anak berkebutuhan khusus yang tersebar di kelas X-XII. Jenis kebutuhan khusus sendiri beragam, seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, anak lamban belajar (slow learner), dan mereka yang punya bakat istimewa.
“Satu GPK hanya berada tiga hari di sekolah kami. Hal ini memang belum ideal karena semestinya ada satu GPK pada setiap pembelajaran di dalam kelas,” kata Kepala SMA Pembangunan Maruli Taufiq, Senin (28/4). Pembelajaran
Selain seorang GPK, pembelajaran yang ideal di dalam kelas inklusi semestinya melibatkan tiga guru yang masing-masing bertanggung jawab terhadap anak yang cepat menangkap pelajaran, anak yang menangkap pelajaran dalam batas normal, dan mereka yang lambat menangkap pelajaran.
GPK sendiri sangat diperlukan untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus ketika menemui kesulitan pembelajaran. Siswa tunanetra, misalnya, terkadang masih perlu bimbingan menggunakan huruf braille. Mereka juga membutuhkan dampingan ketika penjelasan guru yang mereka rekam kurang jelas atau ketika membutuhkan bantuan untuk membacakan soal maupun buku yang tidak ditulis dalam huruf braille.
Karena pentingnya GPK ini, beberapa guru merangkap menjadi GPK. “Ada sekitar lima guru sekolah yang bisa mendampingi siswa menjadi GPK. Mereka adalah para guru yang sudah memperoleh pelatihan pembelajaran inklusi,” kata Maruli.
Untungnya, lanjut Maruli, ada peningkatan perhatian pemerintah yang diwujudkan dengan memberikan bantuan dana kepada sekolah inklusi. Diharapkan, bantuan ini secara bertahap mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Bantuan operasional dari APBN 2007, misalnya, naik menjadi Rp 10 juta dari Rp 7,5 juta pada tahun sebelumnya.
Selain keterbatasan GPK, kurangnya perhatian orangtua masih menjadi tantangan bagi sekolah inklusi. Kepala SLB Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional (Yappenas) Condong Catur, Sleman, Marjani menambahkan, memang belum semua orangtua peduli dengan kebutuhan khusus anak mereka.
Selasa, 29 April 2008 | 11:45 WIB
Oleh Agni Rahadyanti
YOGYAKARTA, KOMPAS – Meskipun perhatian pemerintah terhadap sekolah inklusi meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terbatasnya guru pendamping khusus atau GPK masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah inklusi. Padahal, idealnya siswa berkebutuhan khusus mendapat pendampingan intensif dari GPK.
Sekolah inklusi swasta umumnya masih bergantung pada GPK pemerintah yang karena keterbatasan jumlah tidak dapat mendampingi siswa secara penuh. Di SMA Pembangunan Yogyakarta, misalnya, hanya ada satu GPK pemerintah untuk melayani 26 anak berkebutuhan khusus yang tersebar di kelas X-XII. Jenis kebutuhan khusus sendiri beragam, seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, anak lamban belajar (slow learner), dan mereka yang punya bakat istimewa.
“Satu GPK hanya berada tiga hari di sekolah kami. Hal ini memang belum ideal karena semestinya ada satu GPK pada setiap pembelajaran di dalam kelas,” kata Kepala SMA Pembangunan Maruli Taufiq, Senin (28/4). Pembelajaran
Selain seorang GPK, pembelajaran yang ideal di dalam kelas inklusi semestinya melibatkan tiga guru yang masing-masing bertanggung jawab terhadap anak yang cepat menangkap pelajaran, anak yang menangkap pelajaran dalam batas normal, dan mereka yang lambat menangkap pelajaran.
GPK sendiri sangat diperlukan untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus ketika menemui kesulitan pembelajaran. Siswa tunanetra, misalnya, terkadang masih perlu bimbingan menggunakan huruf braille. Mereka juga membutuhkan dampingan ketika penjelasan guru yang mereka rekam kurang jelas atau ketika membutuhkan bantuan untuk membacakan soal maupun buku yang tidak ditulis dalam huruf braille.
Karena pentingnya GPK ini, beberapa guru merangkap menjadi GPK. “Ada sekitar lima guru sekolah yang bisa mendampingi siswa menjadi GPK. Mereka adalah para guru yang sudah memperoleh pelatihan pembelajaran inklusi,” kata Maruli.
Untungnya, lanjut Maruli, ada peningkatan perhatian pemerintah yang diwujudkan dengan memberikan bantuan dana kepada sekolah inklusi. Diharapkan, bantuan ini secara bertahap mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Bantuan operasional dari APBN 2007, misalnya, naik menjadi Rp 10 juta dari Rp 7,5 juta pada tahun sebelumnya.
Selain keterbatasan GPK, kurangnya perhatian orangtua masih menjadi tantangan bagi sekolah inklusi. Kepala SLB Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional (Yappenas) Condong Catur, Sleman, Marjani menambahkan, memang belum semua orangtua peduli dengan kebutuhan khusus anak mereka.
Sumber :
http://fibbypuspitarini.wordpress.com/2009/03/18/guru-pendamping-khusus-kurang/
0 komentar:
Posting Komentar
Leave a comment here...